Prinsip-Prinsip Penilaian Pendidikan

Prinsip-Prinsip Penilaian Pendidikan


Penilaian yang baik harus didukung dengan prinsip-prinsip penilaian agar terdapat aturan yang jelas untuk mengembangkan penilaian. Pada umumnya penilaian memiliki prinsip sebagai berikut.
  • Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
  • Checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran.
  • Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan – kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. 
  • Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum (Santoso dalam Basuki & Hariyanto, 2015). 

Prinsip penilaian pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar  penilaian  pendidikan. Prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana  dijelaskan  dalam  panduan  agar  memiliki  bukti  kesahihan  dan keandalan.

2. Objektif, berarti  penilaian  didasarkan  pada  prosedur  dan  kriteria  yang  jelas  tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan objektivitas  penilaian,  pendidik menggunakan  rubrik  atau  pedoman  dalam memberikan  penilaian  terhadap  jawaban  peserta  didik  atas  butir  soal  uraian  dan  tes praktik atau kinerja.

3. Adil, berarti  penilaian  tidak  menguntungkan  atau  merugikan  peserta  didik  karena berkebutuhan  khusus  serta  perbedaan  latar  belakang  agama,  suku,  budaya,  adat istiadat,  status sosial  ekonomi,  dan  gender.  Faktor-faktor  tersebut  tidak  relevan  di dalam  penilaian sehingga perlu  dihindari  agar  tidak  berpengaruh  terhadap  hasil penilaian.

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran.  Dalam  hal  ini  hasil  penilaian  benar-benar  dijadikan  dasar  untuk memperbaiki proses  pembelajaran  yang  diselenggarakan  oleh  peserta  didik.  Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang  digunakan  sudah  memenuhi persyaratan  secara  kualitatif,  berarti  proses pembelajaran  kurang  baik.  Dalam  hal  demikian, pendidik  harus  memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajarannya.

5. Terbuka,  berarti  prosedur  penilaian,  kriteria  penilaian,  dan  dasar  pengambilan keputusan dapat  diketahui  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Oleh  karena  itu, pendidik  menginformasikan prosedur  dan  kriteria  penilaian  kepada  peserta  didik. Selain  itu,  pihak  yang  berkepentingan dapat  mengakses  prosedur  dan  kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan.

6. Menyeluruh  dan  berkesinambungan,  berarti  penilaian  mencakup  semua  aspek kompetensi  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  penilaian  yang  sesuai,  untuk memantau perkembangan  kemampuan  peserta  didik.  Oleh  karena  itu,  penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan.

7. Sistematis,  berarti  penilaian  dilakukan  secara  berencana  dan  bertahap  dengan mengikuti langkah-langkah  baku.  Oleh  karena  itu,  penilaian  dirancang  dan dilakukan  dengan  mengikuti prosedur  dan  prinsip-prinsip  yang  ditetapkan.  Dalam penilaian  kelas,  misalnya,  guru  mata pelajaran  matematika  menyiapkan  rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP.

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi (KI L, KI, dan KD). Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan.

9. Akuntabel,  berarti  penilaian  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  dari  segi  teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip  keilmuan dalam  penilaian  dan  keputusan  yang  diambil  memiliki dasar yang objektif.

penilaian , pendidikan, prinsip


Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia berpengaruh pada perkembangan prinsip penilaian pendidikan. Oleh karena itu prinsip penilaian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif,  berarti  penilaian  berbasis  pada  standardan  tidak  dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
2. Terpadu,  berarti  penilaian  oleh  pendidik  dilakukan  secara  terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporannya.
4. Transparan,  berarti  prosedur  penilaian,  kriteria  penilaian,  dan  dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
5. Akuntabel,  berarti  penilaian  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pihak  internal  sekolah  maupun  eksternal  untuk  aspek  teknik, prosedur, dan hasilnya.
6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.  

Selain itu, prinsip penilaian tersebut juga didukung dengan pendekatan penilaian yaitu dengan menggunakan penilaian  acuan  kriteria (PAK).  PAK  merupakan  penilaian  pencapaian  kompetensi yang  didasarkan pada  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM).  KKM  merupakan  kriteria ketuntasan belajar  minimal  yang  ditentukan  oleh  satuan  pendidikan dengan  mempertimbangkan karakteristik  Kompetensi  Dasar  yang  akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

0 Response to "Prinsip-Prinsip Penilaian Pendidikan"

Posting Komentar